Kabupaten Mukomuko Berpotensi Jadi Lumbung Pangan Nasional

oleh
Arif Isnawan (tiga dari kanan) Kepala Pertanian dan Perhutanan kabupaten Mukomuko bersama Tedi Aliudin (tida dari kiri) Ketua Lembaga Pengembangan Usaha di Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia, di kantor Kadin Indonesia.

Petani di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu layak menyambut bahagia. Mukomuko berpeluang menjadi yang pertama di Indonesia merealisasikan program Presiden RI Jokowi untuk mempercepat pendirian 65 kluster pangan berbasis koperasi. Industri beras dan pertanian terpadu ini nantinya mengikuti konsep Badan Usaha Milik Rakyat (PT BUMR) Pangan Terhubung di Sukabumi yang dipimpin Luwarso. Dengan ini Kabupaten Mukomuko berpotensi menjadi lumbung padi nasional.

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Mukomuko, Arif Isnawan yang didampingi Aktivis Sosial Pranyoto Ateng pada Jum’at (13/04/2018) mendatangi Kantor Pusat Kadin Indonesia di Jl. Hos Cokroaminoto No. 122, Menteng Jakarta. Dikatakan Arif, setelah mendapat penjelasan dari pihak Kadin Indonesia terkait Industri beras dan pertanian terpadu, ia mengatakan kalau Kabupaten Mukomuko siap untuk menerapkan Industri beras dan pertanian terpadu mengikuti konsep PT BUMR Luwarso.

“Setelah mendapat gambaran tadi, walaupun singkat, itu sudah tergambarlah gitu, artinya di sana (kabupaten Mukomuko) potensi ada, lahan siap, yang berkerja juga siap,” terang Arif.

Untuk menerapkan konsep PT BUMR Pangan Terhubung Sukabumi di Mukomuko, Pemerintah Daerah Mukomuko akan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan PT BUMR Pangan Sukabumi. Berkaitan dengan modal, kata Arif, nanti semuanya akan di handel oleh Kadin bersama holdingnya.

“Berarti kita tinggal mempersiapkan masyarakatnya. Di Mukomuko itu kalau untuk yang sawah itu bisa sampai 9.000 hektar potensinya. Sekarang dikelola oleh 180 Kelompok Tani dari sekitar 3.000an Kepala Keluarga,” imbuh Arif.

Namun, Arif menambahkan, untuk merubah kebiasaan petani di Mukomuko perlu langkah-langkah yang sifatnya non teknis terlebih dahulu. Menurutnya, pemerintah Daerah perlu meyakinkan petani bahwa  ini program baik, program yang akan memberikan keuntungan bagi mereka dan tidak ada kata-kata rugi karena mereka tidak terjerat hutang.

Arif Isnawan (tengah) Kepala Pertanian dan Pertanian Kabupaten Mukomuko bersama Eddy Ganefo (kiri) Ketum Kadin Indonesia dan Prayoto Ateng (kanan) Aktivis Sosial di kantor Pusat Kadin Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo berharap, dengan rencana kerjasama pembentukan klaster ini akan meningkatkan hasil petani. Yang akhirnya, imbuh Eddy, petani di kabupaten Mukomuko akan sejahtera.

“Ini perlu dilakukan pembinaan petaninya, dan juga dari hulu ke hilir dari pembibitan dan penjualan hasil berasnya itu menggunakan aplikasi.  Jadi benar-benar terintegrasi, dengan menejemen yang profesional, dan mudah-mudahan ini bisa merubah kesejahteraan petani disana,” kata Eddy.

Sementara, Tedi Aliudin atau akrab disapa Raden Tedi, Ketua Lembaga Pengembangan Usaha di Dewan Pengurus Pusat Kadin Indonesia menambahkan, jika dari Kabupaten Mukomuko sudah sepakat, akan dilakukan MoU (Memorendum Of Understending). Ia juga berharap dalam pelaksanaan akan berjalan lancar.

“Kalau dari kabupaten Mukomuko sudah sepakat, dilakukan MoU antara Kadin, Pemda dan perusahaan holding yang mengelolanya. Kami hanya membina dan menjadikan petani lebih profesional. Nanti akan dibentuk koperasi yang sahamnya dimiliki petani,” pungkas Tedi.

Sebelumnya, Luwarso mengatakan pentingnya duplikasi program semacam ini di daerah-daerah lain. Ia berharap tahun ini terbangun di 65 kabupaten dan 2019 sudah bisa produksi. Targetnya, dijelaskan, bisa tercipta swasembada pangan, stabilitas pangan, dan meningkatnya kesejahteraan petani.

 

Manfaat Konsep

PT BUMR Pangan Terhubung, Luwarso menjelaskan beberapa waktu lalu, dalam bergeraknya mengorporasikan petani dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam skala ekonomi (economic scale). Dalam mengelola manajemen, lanjut Luwarso, dilakukan secara profesional, menggunakan aplikasi teknologi digiltal (sistem informasi multi enterprise), teknogi pasca panen yang modern dan pemasaran langsung ke pelanggan (supply chain ent to end).

“Konsep ini merupakan konsep yang berbasis economic sharing dan keuangan inklusi, sehingga akan berdampak selain penyediaan bahan pangan (swasembada pangan) juga menciptakan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan mengurangi kesenjangan (GINI ratio),” terangnya.

Manfaat lain, masih menurut Luwarso, adalah terbangunya sistem pendataan (data base) bahan pangan yang real time, akurat, dan terpusat. Sehingga, lanjutnya, dapat terkontrol oleh pemerintah untuk pengambilan sebuah kebijakan yang tepat dalam hal pangan.

“Bagi konsumen juga diuntungkan dengan harga yang kompetitif serta kulitas yang terjamin kepastiannya karena dengan aplikasi pangan ini bisa terlacak asal usulnya dan tidak ada broker dalam rantai distribusinya,” pungkas Luwarso.

Seperti diketahui, tahun lalu, saat menemui Luwarso, Presiden Joko Widodo meminta konsep koperasi petani secara modern yang dimotori oleh PT BUMR Pangan Terhubung di Sukabumi untuk menjadi percontohan di daerah lain. Hal tersebut  disampaikan Presiden saat berkunjung di Koperasi Arromah dan PT BUMR Pangan Terhubung di Sukabumi, Jumat, 1 September 2017. Diakui Jokowi, dirinya sudah lama mendengar PT BUMR Pangan Terhubung dalam mengorporasikan petani.

“Saya sudah dengar lama di PT. BUMR Pangan di Sukabumi ini adalah yang sering saya sampaikan mengorporasikan petani, ya ini,” kata Presiden setelah meninjau penggilingan beras milik koperasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *