Viral WNA Usir Wisatawan Lokal, Ketum KADIN: Harusnya Jangan Sampai Terjadi

oleh

Pulau Bakungan atau yang disebut Pulau Virgin Cocoa ramai jadi perbincangan setelah video dari salah satu media swasta beredar tentang wisatawan lokal yang mengaku diusir oleh Warga Negara Asing (WNA) di pulau tersebut beberapa hari lalu. Virgin Cocoa dan Nunukan Island atau masyarakat sekitar menyebut pulau bakungan besar dan kecil yang terletak di kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur ini diduga dikuasai WNA berkebangsaan Jerman.

Dirangkum dari berbagai sumber, viral video salah satu media swasta tentang berita sekitar empat orang wisatawan lokal yang pada saat itu sedang menikmati keindahan di pulau Virgin Cocoa, yang kemudian diusir pihak pengelola. Sultan, satu di antara wisatawan yang ada di dalam video merasa benar-benar kecewa. Pasalnya, orang yang mengusir mereka adalah WNA yang mengelola pulau tersebut. Dalam video tersebut, ia kecewa karena pulau tersebut masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini kan masih wilayah NKRI!” katanya.

Menyoroti fenomena demikian, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Eddy Ganefo menyayangkan bila hal tersebut benar-benar terjadi. Menurutnya, jika pulau Bakungan dijual dan dikuasai asing, dikatakan Eddy, itu melanggar Undang-undang (UU) No 5 Tahun 1960 tentang Peratuan Dasar Pokok-pokok Agraria.

“UU No 5 UUPA  menyatakan bahwa tanah ataupun pulau tidak bisa dijual kepada non WNI (Warga Negara Indonesia) termasuk WNA kawin campur. Jika benar terjadi, hal tersebut telah pelanggaran UU,” kata Eddy Ganefo di Jakarta, Senin (02/03/2018).

Selain itu, Eddy juga menyoroti pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil pada awal bulan, tahun lalu, di media  tentang kepemilikan lahan Indonesia oleh asing. Kepemilikan lahan oleh asing, Eddy membenarkan hal tersebut kurang tepat karena berpotensi melanggar Undang-Undang.

“Saya kira wacana kepemilikan oleh asing terhadap lahan di Indonesia kurang tepat. Karena asing hanya boleh mengelola dengan status hak pakai atau hak sewa,” imbuh Eddy.

Eddy menilai, jika kepemilikan asing dibuka maka akan membahayakan kepulauan wilayah Indonesia. Dijelaskan lebih lanjut, khususnya di wilayah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga.

“Saya kira bisa saja jika kepemilikan asing dibenarkan, ini akan menjadi salah satu pintu masuk bagi asing untuk mendapatkan hak milik lahan di Indonesia. Karena HGB (red-Hak Guna Bangunan) setara dengan Hak Milik. Hal ini bertentangan dengan UU No 5 tahun 1960, dan tidak sejalan dengan keinginan founding father negara kita,” terangnya.

Jika ini dibuka, masih menurut Eddy Ganefo, bisa saja WNA membangun apartemen di pulau-pulau terluar dengan lahan yang luas dan dihuni oleh WNA semua. Yang akhirnya akan menggeser batas wilayah NKRI menjadi semakin kecil.

Hingga berita ini turunkan, belum ada penjelasan secara resmi dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *