Formas Paparkan Sarirejo di Istana Presiden

oleh

Permasalahan tanah di kawasan Kelurahan Sarirejo Medan Polonia sudah sampai ke Istana Presiden. Hal ini terkait kunjungan Forum Masyarakat Sarirejo (FORMAS) yang dipimpin Haji Riwayat Pakpahan di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (21/02/2018).

Riwayat didampingi Sekretaris Oest Sumantri dan pengurus Formas di antaranya Bennny Barus, Mis Roy, Sucipto, Hj. Sumiati, Hj. Rohana, Kristanto dan Tommy.

Pengurus Formas bersama Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Abdul Gafur Ritonga di Istana Presiden diterima oleh Staf Ahli Presiden Bidang Pertahanan Dr Mursadi, Iwan Nurdin, Achmad Yakub dan Feriansyah.

Abdul Ghofur melalui sambungan telepon seluler menjelaskan, dari hasil pertemuan tersebut dijanjikan akan menyelesaikan masalah Sarirejo dalam sebulan. Kantor Sekretariat presiden juga berjanji akan meninjau langsung kawasan Sarirejo dalam waktu dekat.

“Kita tetap berupaya membantu Formas yang sudah berjuang begitu lama menuntut sertifikat atas lahan mereka di Sarirejo. Dan kita yakin dengan kepemimpinan Presiden Jokowi masalah ini akan selesai”, tegas Abdul Gafur.

Sementara itu, ketua formas Riwayat Pakpahan menyatakan dari semua pemaparan yang diberikan Formas, yang paling utama adalah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan MA Nomor 229K/pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 yang menyatakan masyarakat pemilik atas tanah di kawasan Kelurahan Sarirejo Medan Polonia.

Menurut Pakpahan, pengurus Formas dalam sebulan terakhir telah menyiapkan bahan dan data terkait masalah tanah di Sarirejo. Formas berupaya menemui Presiden, namun jika tidak bisa bertemu akan memberi pemaparan dan data ke Istana Presiden. Dia bersyukur mendapat sambutan positif dari pihak Istana Presiden.

“Intinya kita ke Istana Presiden di Jakarta untuk menuntut pelepasan tanah masyarakat Sarirejo seluas lebih kurang 260 hektar yang diakui Angkatan Udara masuk dalam asetnya. Setelah itu masyarakat mengurus sertifikat tanah nya”, jelas Pakpahan.

Formas berharap perjuangan yang dilakukan dapat membuka mata pemerintah untuk memberi hak masyarakat yang sudah diperjuangkan puluhan tahun.

Pakpahan menjelaskan, perjuangan masyarakat sudah sangat panjang hingga sudah ada putusan MA Nomor 229K/pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995 yang berkekuatan hukum tetap memenangkan masyarakat.

Riwayat mengatakan, kepemilikan lahan di Kelurahan Sarirejo sudah jelas pemilik dan batas-batasnya atas proses jual beli atau warisan. Dan tidak ada konflik kepemilikan lahan sesama masyarakat.

Pakpahan menambahkan, Kelurahan Sarirejo sudah ada 5.500 kepala keluarga atau sekitar 35.000 jiwa. Begitu juga infrastruktur sudah lengkap mulai sekolah, Rumah Sakit, Kantor Lurah, rumah ibadah Islam, Kristen, Hindu dan lainnya.

Riwayat menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 Ayat (II) menyatakan, bahwa penguasaan secara fisik atas bidang tanah selama 20 tahun berturut-turut oleh masyarakat, dapat didaftarkan hak atas tanahnya. Sedangkan masyarakat sudah tinggal sejak 1948 dan lahannya tidak pernah dikuasai pihak lain termasuk TNI AU.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *